Distribusi Pendapatan Dalam Islam Dan Dampak Dari Distribusi Pendapatan Bagian 2

Oleh: Yurda Indari

D.  Efisiensi dan Keadilan Alokasi Pendapatan

Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai. Tetapi tidak mengatakan apa pun perihal apakah alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional yang dikutip oleh berbeda pendapat tentang distribusi yang adil[1]:

1.      Konsep Egalitarian: setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama

2.      Konsep Rawlsian: maksimalkan utility orang paling miskin (the least well off person)

3.      Konsep Utilitarian: maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat

4.      Konsep Market Oriented: hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah "tidak menzalami dan tidak dizalimi". (QS. Al-Baqarah [2]: 280). Menurut Robert H. Frank dalam Karim bahwa bisa jadi "sama rasa sama rata" tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Bisa jadi "you get what you deserve" tidak adil dalam pandangan Islam karena orang yang endowment-nya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada yang endowment-nya kecil sehingga yang kuat dapat menzalimi yang lemah[2].

Misalnya Umar ibn Khattab r.a. menetapkan tarif kharaj (per jarib lahan) yang berbeda untuk lahan yang ditanami tanaman yang berbeda: untuk lahan yang ditanami gandum tarifnya satu dirham ditambah satu qafiz; untuk buah-buahan tarifnya sepuluh dirham, untuk lada tarifnya lima dirham. Begitu pula dalam pembagian harta Baitul Maal, Umar r.a. mengatur tunjangan per tahun keluarga Rasulullah Saw. Abbas ibn Abdul Mutablib mendapat 12.000 dirham, istri-istri Rasulullah 12.000 dirham, Safiyah ibn Abdul Mutalib 6000 dirham, Ali, Hasan, Husein, mujahid Badar masing-masing 5000 dirham, kaum Anshar mujahid Uhud dan muhajirin ke Abisina masing-masing 4000 dirham, yatim ahli Badar 2000 dirham, dan seterusnya sampai seorang gembala di gurun Sinai pun mendapat bagiannya. Dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Imam Ali r.a. mengubah pengaturan Umar r.a. ini menjadi tunjangan yang sama bagi setiap orang. Apa yang dilakukan oleh Umar r.a. adalah untuk keadilan, dan apa yang dilakukan oleh Imam Ali r.a. adalah untuk keadilan. Dalam konsep Islam, bukan "sama rata sama rasa" yang penting, bukan pula "you get what you deserve" yang penting, tetapi yang penting adalah tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang menzalimi[3].

Penjelasan lebih lanjut bahwa lebih dari sekadar efisiensi dan keadilan, konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment (meningkatkan production possibility frontier) atau dalam konteks ini membesarkan Edgeworth Box[4]. Berkutat pada distribusi yang berkeadilan saja berarti suatu zero sum game. Misalnya utility Jono naik 5, utility Kirun turun 5, kenaikan total utility nihil. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Misalnya utility Jono naik 5, utility Kirun naik 5, kenaikan total utility 10. Jadi bukan hanya mempersoalkan bagaimana "kue" akan dibagi secara dil, namun juga bagaimana "kue" yang akan dibagi bertambah besar.

B.  Dampak Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Menurut Sudarsono dalam Anwar, distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteran. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maka Islam memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual-beli, hutang piutang, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam[5];

1.      Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain. Tidak ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan di dalam masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan sebagainya sehingga tirnbul ketakutan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan antara satu dengan yang lainnya.

2.      Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya rninuman keras, abet terlarang, pembajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.

3.      Negara bertanggung jawab terhadap rnekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepen­tingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh di tangan orang yang mernpunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.

Negara mernpunyai tanggung javvab untuk menyediakan fasilitas publik, yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti; sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya. Sarana tersebut sebagai bentuk soft distribution yang digunakan untuk mengop­timalkan sumber daya yang berkaitan. Misalnya, sekolah akan mencetak manusia yang pandai sehingga bisa memikirkan yang terbaik dari keadaan umat manusia, rumah sakit menciptakan orang sehat sehingga bisa bekerja dengan baik, lapangan kerja mengurangi angka kriminalitas dan ketakutan dan sebagainya.

C.  Kesimpulan

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut.

Peran negara dalam distribusi pendapatan adalah berupaya untuk menegakkan kewajiban dan, keharusan mencegah terjadi­nya hal-hal yang diharamkan khususnya dosa besar, seperti: riba, pe­rampasan hak, pencurian dan kedzaliman kaum kuat terhadap lemah. Dalam Islam negara berhak menarik pajak dan disalurkan kembali berupa fasilitas dari pajak dan hanya dalam rangka tugas pemerintahan. Demi­kian pula negara dapat mengelola dan menyalurkan zakat, sehingga dengan demikian negara dapat berperan sebagai agen yang efektif yang mampu rnenerapkan aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta pedapat ulama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip distribusi pen­dapatan.

Konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment (meningkatkan production possibility frontier) atau dalam konteks ini membesarkan Edgeworth Box. Bukan hanya mempersoalkan bagaimana "kue" akan dibagi secara dil, namun juga bagaimana "kue" yang akan dibagi bertambah besar. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat

Islam menekankan keadilan distribusi dan menyertakan dalam sistemnya suatu program acara untuk pembagian kembali kekayaan dan kemakmuran, sehingga tiap-tiap individu dijamin dengan suatu standar hidup yang terhormat dan ramah satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Deky. 2014. Ekonomi Mikro Islam.  Palembang: Noer Fikri Offset.

Karim, Adiwarman. 2010. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPEI-Yogyakarta.

Rivai, Veithzal. Andi, Buchari. 2009. Islamic Economics: Ekonomi Syariah bukan opsi, tetapi solusi. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

_______Rahmawari, Muin. Sistem Distribusi Dalam Persfektif Ekonomi Islam. http://www.uin-alauddin.ac.id/download-2-RAHMAWATI%20MUIN.pdf

_______http://ekonomiduniaislam.blogspot.com/2013/02/distribusi-dalam-ekonomi-islam.html

---

[1] Karim, Adiwarman. 2010. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 221.

[2] Karim, Adiwarman. 2010. Ekonomi Mikro Islami... Hal. 221.

[3] Karim, Adiwarman. 2010. Ekonomi Mikro Islami... Hal. 221.

[4] Anwar, Deki. 2014. Ekonomi Mikro Islam... Hal. 248.

[5] Anwar, Deky. 2014. Ekonomi Mikro Islam... Hal. 253.